Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono
Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat
Jakarta - Dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu 21 Februari 2024, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono menyadari akan menghadapi begitu banyak tantangan dan hambatan. Namun baginya optimisme selalu berada di depan untuk menghadapi segala tantangan tersebut.
Sepuluh hari pertama Juli 2024, genap 100 hari ia menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam waktu tersebut, AHY, demikian dia akrab disapa, menjalankan tiga arahan utama yang diamanatkan oleh Presiden pada saat pelantikannya, yakni implementasi Sertipikat Tanah Elektronik; Revisi peraturan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mendukung perdagangan karbon atau carbon trading; Mempercepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
AHY bergerak cepat sekali, ia menggebuk mafia tanah di sana-sini, memberikan sertipikat kepada masyarakat yang berhak menerimanya, mengunjungi Menteri-menteri terkait, Kantor-kantor Wilayah Pertanahan, berdialog dengan masyarakat, terbang Washington DC berbicara pada Konferensi Tanah Bank Dunia, ke Bali untuk acara Reforma Agraria Summit dan sebagainya.
Berlatar belakang militer dan politisi, AHY harus menyelesaikan tugasnya yang tinggal beberapa bulan lagi, sebelum pemerintahan baru terbentuk. Kepada Majalah FIVE laki-laki kelahiran 45 tahun lalu ini menguraikan apa saja tantangan yang ia hadapi dan apa harapannya ke depan. Berikut petikan wawancaranya:
Tidak datang dengan keahlian, itulah yang Anda katakan saat pertama kali memasuki di Kementerian ATR/BPN, mengapa ?
Kami diberi amanah sebagai Menteri ATR/Kepala BPN oleh Presiden Jokowi bukan atas dasar keahlian bidang terkait. Yang ahli adalah para direktur jenderal, direktur-direktur, kepala-kepala sub direktorat dan sebagainya. Para pejabat kementerian ini punya rekam jejak yang luar biasa di bidangnya.
Tetapi kami optimis dan sangat bersemangat menjalankan amanah yang diberikan kepada kami, meski waktunya hanya beberapa bulan lagi. Kami berharap tidak mengecewakan seluruh jajaran ATR/BPN.
Kami masih butuh banyak belajar dalam menjalankan amanah baru ini. Kami hadir dengan niat baik, hadir dengan dedikasi, dengan komitmen, dengan culture of excellence dan tentunya dengan leadership dan management. Mudah-mudahan ini bisa jadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari expertise pengabdian panjang dari jajaran ATR/BPN.
Bisa dijelaskan beberapa capaian dalam pelaksaanan 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/Kepala BPN ?
Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 42.951 sertipikat tanah elektronik selama 100 hari kerja. Sebelumnya, pada Januari 2024-Februari 2024, sebanyak 19.802 sertipikat tanah elektronik yang diterbitkan, sedangkan per Juni menjadi 62.703 sertipikat.
Capaian ini terus didorong dengan menargetkan implementasi layanan pertanahan elektronik di 104 Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia untuk tahun 2024 ini.
Terkait percepatan program PTSL, dari target sebanyak 120 juta bidang tanah pada tahun 2024, saat ini telah mencapai 113,3 juta bidang tanah terdaftar. Jadi dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang teregistrasi.
Alhamdulillah ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia dan ini disampaikan pada Land Conference di Washington DC beberapa waktu lalu.
Lainnya terkait capaian 100 hari kerja ?
Mulai tanggal 1 Juni 2024, Kementerian ATR/BPN juga secara resmi memberlakukan Sertipikat Tanah Elektronik untuk seluruh kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah dan penyertipikatan aset pemerintah/BUMN/BMN/BMD.
Bagaimana dengan penerapan tranformasi digital ?
Transformasi digital ini merupakan tulang punggung dari Reformasi Birokrasi, dari meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN di seluruh bidang dan aspek administrasi publik. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN tidak ingin tertinggal bahkan kita ingin menjadi salah satu yang terdepan dalam transformasi digital. Dimulai dari yang paling mendasar, bagaimana sertipikat tanah itu bisa segera alih platform menjadi elektronik, serba digital, lebih aman, efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih baik lagi.
Tantangan dan hambatan di bidang pertanahan ini begitu rumit dan berat. Dalam waktu yang singkat hanya delapan bulan sejak dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, seberapa besar optimisme Anda ?
Seperti yang kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, program Pertanahan dan Tata Ruang harus memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Kami komit dan optimisme dalam mengatasi hambatan serta tantangan pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang.
Kami selalu menggaungkan keadilan untuk semua dan kesejahteraan untuk semua. Jika prinsip ini jadi landasannya Insyaallah segala persoalan akan menemukan jalan keluarnya.
Kami optimis bisa mengejar sisa target yang harus diselesaikan, khususnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya dan setiap tantangan bisa kita ubah menjadi peluang untuk meraih keberhasilan dalam program pertanahan dan tata ruang.
Kuncinya adalah good will, political will, serta sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menyukseskan Reforma Agraria ini bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Melihat kebutuhan Kementerian ATR/BPN yang sedemikian besar dan berat, bagaimana dengan dukungan anggaran yang diberikan untuk tahun depan ?
Sebetulnya kami mengajukan anggaran untuk ATR/BPN pada 2025 sebesar Rp14 triliun, namun pagu indikatifnya hanya Rp6,4 triliun. Ini sudah kami sampaikan ketika Raker dengan Komisi II DPR. Mengingat jauhnya perbedaan antara pagu indikatif dan anggaran yang diajukan, kami minta anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2025 disamakan dengan anggaran 2023 yang sebesar Rp7,49 triliun atau anggaran 2024 yang sebesar Rp7,2 triliun.
Kalaupun tidak, kami berharap tidak terlalu jauh dari yang kami dapatkan di tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kalau tahun lalu Rp7,2 triliun, saat ini kami tengah mengajukan permohonan anggaran tambahan Rp620 miliar, artinya kalau ditambahkan kurang lebih Rp7,8 triliun atau hingga Rp8 triliun. Itu saja sangat berarti.
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia (World Bank) sebanyak 600 juta dolar AS untuk lima tahun ke depan. Semoga cukup berarti untuk menanggulangi defisit anggaran di tahun 2025.
Pertanyaan terakhir, apakah mafia tanah akan terus digebuk ya ?
Kita telah mengantongi puluhan target operasi mafia tanah. Semua tengah berproses, kita punya puluhan target operasi ya, kami tidak mungkin bongkar satu per satu. Pasalnya, untuk membekuk mafia tanah, diperlukan momentum dadakan.
Perlu diketahui, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melawan mafia tanah.
