Bimas Katolik Susun Program Kerja 2025
Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri Kabid/Pembimas Katolik dan pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Katolik secara luring dan daring dari tanggal 24 s.d 27 September 2024.
Dirjen Bimas Katolik Suparman dalam arahan menegaskan program kerja Ditjen Bimas Katolik Tahun 2025 sungguh-sungguh menyentuh penguatan pendidikan keagamaan Katolik, layanan urusan agama Katolik, responsif atas kemiskinan umat Katolik, dan pelayanan daerah 3T.
Sejalan dengan itu, anggaran Ditjen Bimas Katolik Tahun 2025 mengalami kenaikan 38% atau ada penambahan anggaran Rp114.997.991.000,- dari pagu anggaran semula Rp358.179.500.000,-.
Atas kondisi ini, Suparman menegaskan program kerja yang disusun berdasarkan alokasi anggaran tidak hanya sekadar jadi. Setiap orang yang menyusun hendaknya paham apa yang hendak dicapai di tahun 2025.
“Jangan sampai hanya sekadar menyusun tapi harus tahu kemana dan apa yang akan dicapai tahun 2025,” ujar Suparman seraya berharap agar program kerja yang disusun harus berbasis regulasi dan menjawab Asta Cita Presiden terpilih pada pemerintahan yang akan datang.
Menindaklanjuti arahan Dirjen, Direktur Urusan Agama Katolik Aloma Sarumaha menjelaskan, tahun 2025 Direktorat Urusan Agama Katolik akan fokus pada prioritas Pembayaran Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non ASN, Pembangunan Gereja Lingkungan di Ibu Kota Negara (IKN), Bantuan Sarana Gereja Basilika Nusantara dan Wisma Uskup di IKN, Bantuan di Daerah 3T, Pengembangan BAKKAT (Badan Amal Kasih Katolik) dan Lembaga Sosial Keagamaan Lainnya, serta Supervisi Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan IMB.
Sementara Direktorat Pendidikan Katolik pada tahun 2025 menargetkan sejumlah prioritas pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi Katolik.
Mewakili Direktur Pendidikan Katolik, Yuvensius Sepur menjelaskan sejumlah prioritas pendidikan Katolik.
Prioritas Pendidikan Dasar berupa Bantuan Operasional Pendidikan Taman Seminari, Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik, Bantuan Sarana Pendidikan Taman Seminari, Bantuan KKG dan MGMP, Tunjangan Profesi Guru PAK dan Insentif Guru PAK, Pembinaan Siswa PAUD Taman Seminari dan Siswa Katolik Tingkat Dasar, Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas PAK Tingkat Dasar, serta Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Taman Seminari.
Sedangkan Pendidikan Menengah berupa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 4.000 siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik, Bantuan Sarana dan Prasarana pada SMAK, Bantuan MGMP SMAK, Bantuan Percepatan Akreditasi SMAK, Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Potensi Peserta Didik, Tunjangan Profesi Guru Non PNS baik bagi guru PAK maupun bagi guru SMAK, Pembinaan Siswa SMAK, dan Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
Lebih lanjut untuk Pendidikan Tinggi Katolik akan fokus pada Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah/Bidikmisi bagi mahasiswa, Beasiswa/Studi Lanjut Dosen jenjang S3 bagi 65 dosen (59 di Pusat dan 6 di STAKat Negeri Pontianak), Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Mahasiswa (bantuan kegiatan mahasiswa Katolik di PTU bagi 400 mahasiswa dan 500 mahasiswa di STAKat Negeri Pontianak).
“Saya berharap bagaimana caranya agar anggaran dan program ini berguna bagi masyarakat Katolik dan membawa perubahan bagi umat di tahun 2025,” tutup Dirjen.
