Kepala BPJPH Tegaskan Tidak Ada Peran Ulama yang Dikurangi dalam Sertifikasi Halal
Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa peran ulama dalam proses sertifikasi halal tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat.
Hal ini disampaikan dalam acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pada Kamis (6/2/25), sebagai tanggapan terhadap harapan LPOI mengenai keterlibatan ulama dalam Fatwa Sertifikasi Halal.
"Kami pastikan bahwa peran ulama tidak akan dikurangi. Sebaliknya, kami terus memperkuat peran mereka, termasuk kontribusi dari ormas-ormas Islam dalam mendukung BPJPH mencapai target sertifikasi halal seperti yang diamanatkan undang-undang dengan filosofi 'Halal untuk Semua,'" ujar Haikal, di kutip dari halaman resmi BPJPH.
Untuk mencapai target 10.000 sertifikat halal per hari, Haikal menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan bahwa peran tidak hanya terbatas pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi juga melibatkan ormas-ormas Islam yang menjadi bagian dari MUI.
"Kita ingin memastikan bahwa konsep 'Halal untuk Semua' ini benar-benar terwujud. Standar yang ditetapkan oleh MUI dalam Komisi Fatwa akan menjadi acuan utama, dan pihak lain cukup mengikuti standar tersebut," jelasnya.
Selain itu, Haikal menggarisbawahi pentingnya mempermudah proses sertifikasi halal bagi masyarakat.
"Permudah segala urusan masyarakat, jangan dipersulit. Gembirakan para pegiat halal dan jangan menyulitkan mereka," imbuhnya. Ia juga mengimbau para pelaku usaha untuk semakin tertib dalam memenuhi kewajiban halal, yang menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia.
"Kami juga meminta seluruh pelaku usaha untuk semakin disiplin dalam memastikan produk mereka bersertifikat halal," pungkasnya.
