Kepala Badan Pangan Nasional Sampaikan Bantuan Pangan Beras Akan Lebih Efisien dan Tepat Sasaran
Jakarta - Salah satu program stimulus ekonomi kuartal II, yakni bantuan pangan beras untuk Juni dan Juli 2025, disebut Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi akan dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran. Bersama Perum Bulog, pemerintah akan kembali menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke masyarakat.
Arief menyampaikan pengiriman beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.
"Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu," jelas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta pada Minggu (8/6/2025).
Saat ini NFA masih dalam proses administrasi pengganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun, secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg, sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.
"Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh BPS dan BPKP beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos. Data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Ini penting karena pesan Bapak Presiden harus tepat sasaran. Tidak boleh missed target," ungkap Arief.
"Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya," tambah Arief.
Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menjawabnya ada di sekitar angka Rp 4,9 triliun. Untuk itu, pengawasan program nantinya termasuk fokus yang NFA persiapkan.
"Untuk kebutuhan program 2 bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras dikali 2 bulan. Kemudian ada biaya distribusi, kemungkinan sekitar Rp 4,9 triliun. Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi," kata Arief lagi.
"Jadi dipastikan bantuan pangan beras ini menyasar ke kelompok desil 1 sampai 7, sehingga memang masyarakat yang paling perlu dibantu. Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan," urainya.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi pun memastikan target sampai pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen. "Penargetan service levelnya di pertengahan Juli mendatang, kami harapkan sudah bisa di atas 95 persen," imbuhnya.
"Ini karena biasanya ada beberapa daerah yang perlu effort lebih, misalnya Puncak Jaya dan daerah perbatasan. Untuk beberapa tempat, kami sangat membutuhkan dukungan pengawalan TNI dan Polri. Jadi mudah-mudahan program bantuan pangan beras bisa lancar sampai ke masyarakat," tutup Arief.
Patut diketahui, dampak positif dalam pelaksanaan bantuan pangan beras yang diharapkan pemerintah tentunya agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, minimal bergerak ke 5 persen. Selain itu, diharapkan dapat pula menjaga daya beli masyarakat.
Adapun total stok CBP yang dikelola Bulog saat ini telah di angka 4 juta lebih. Serapan setara beras dalam negeri pun telah tercapai di atas 80 persen dari target 3 juta ton.
Dengan stok yang sangat memadai tersebut, pemerintah dapat menggelontorkan berbagai program intervensi perberasan ke depannya.
