Dirjen PKP Bersama Komisi V DPR RI Tinjau Langsung Kawasan Kumuh di Pesisir Pulau Pandan
Jakarta - Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meninjau langsung kawasan Pulau Pandan, RT 2, 3, dan 4, Kelurahan Poasia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Selasa (10/6/2025).
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, kawasan ini terdapat sekitar 165 rumah dan dihuni 187 Kepala Keluarga (KK), dengan karakteristik permukiman padat dan berada di wilayah pesisir yang rentan.
Dalam kunjungannya, Dirjen Fitria menyampaikan peninjauan ini merupakan lokasi ketiga yang dikunjungi sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam menangani kawasan kumuh, khususnya di daerah pesisir.
“Ini adalah lokasi peninjauan saya yang ketiga. Kita akan mencoba menata kawasan pesisir. Tadi sudah dilakukan koordinasi dengan Bu Wali, dan nantinya perencanaannya akan disiapkan dan diserahkan ke Pemerintah Kota Kendari,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan fokus penataan tidak hanya menyasar perbaikan rumah warga, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh.
“Yang akan dibenahi mencakup lingkungan dan rumah, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan fasilitas pendukung seperti akses jalan, sanitasi, dan drainase,” tambah Fitrah Nur.
Sementara Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut positif kunjungan dan perhatian dari pemerintah pusat serta DPR RI. Ia menegaskan bahwa Pemkot Kendari akan segera menindaklanjuti hasil kunjungan ini dengan langkah konkret.
“Alhamdulillah pagi ini kita bersama meninjau lokasi. InsyaAllah dalam waktu dekat kami akan menyiapkan perencanaannya dan akan terus berkoordinasi dengan satker dan balai pemukiman. InsyaAllah akan segera terealisasi penataannya secara kongkrit dan bertahap,” kata wali kota.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari, Satria Damayanti, menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai proses identifikasi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Pandan dan siap mengawal proses perencanaan teknis yang akan dilaksanakan.
“Kami sudah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di Pulau Pandan, seperti keterbatasan akses air bersih, drainase yang buruk, dan minimnya ruang terbuka. Dalam waktu dekat, kami akan menyusun dokumen perencanaan teknis sebagai dasar pelaksanaan program penataan kawasan ini,” jelas Kepala Dinas Perumahan.
Menurutnya, penataan kawasan ini menjadi bagian dari visi Kota Kendari untuk membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, khususnya di wilayah pesisir.
Dukungan dari pusat melalui Kementerian dan DPR RI, sinergi lintas OPD, serta peran aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci keberhasilan penataan kawasan Pulau Pandan. Kawasan ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal yang layak, tetapi juga lingkungan yang sehat, aman, dan membanggakan bagi warganya.