Tolak Usulan Pinjaman Luar Negeri untuk Sektor Perumahan, Menteri Ara : Kita Ingin Berdiri di Kaki Sendiri
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sempat mendapat tawaran dari beberapa bank untuk Program Tiga Juta Rumah.
Asian Development Bank (ADB) berkomitmen memberikan pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp 8,2 triliun (kurs Rp 16.475 per dolar AS), Bank Dunia menawarkan dukungan pendanaan sebesar USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 24,5 triliun (kurs Rp 16.400 per dolar AS) dan Islamic Development Bank (IsDB).
Namun, Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menegaskan Kementerian PKP tak membutuhkan pinjaman dari bank-bank luar negeri.
“Itu kan usulan dari dirjen-dirjen saya, bukan dari saya. Usulan pinjaman luar negeri bukan dari saya. Tolong tanya sama mereka (dirjen). Bukan dari saya, justru berhenti di saya, saya yang hentikan (tolak),” kata Ara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat pada Selasa (24/6).
Ara percaya program perumahan juga harus mengusung semangat berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Ara mengenai sektor perumahan.
“Saya juga sudah bicara dengan Bapak Presiden bahwa untuk kementerian kami tidak memerlukan pinjaman luar negeri. Kami tahun ini tidak ada pinjaman luar negeri berkat dukungan Bapak Presiden, dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Danantara, itu sudah luar biasa,” ujarnya.
“Jadi saya bangga betul sebagai anak buahnya Presiden Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul menunjukkan berdiri di kaki sendiri, dengan kekuatan sendiri,” ujarnya.
Menteri Ara juga menjelaskan capaian Kementerian PKP ini merupakan wujud nyata dari usaha Presiden Prabowo Subianto yang telah membidani hadirnya Danantara dan dapat membuktikan melalui Kementerian PKP bisa berdiri berkat dukungan dalam negeri.
“Dengan adanya Danantara ini sudah mulai terasa, buktinya Kementerian kami disupport sama Danantara dan ini luar biasa. Danantara Ini kan kalau bisa dibilang baby-nya Pak Presiden Prabowo dan bagus, sudah terasa sama kami,” jelasnya.
“Kita tidak perlu pinjaman luar negeri kan? Ini suatu sejarah bahwa kita bisa dengan kekuatan sendiri. Saya pikir banyak orang mungkin pidato kekuatan sendiri, tapi belum tentu bisa membuktikan dan Presiden Prabowo membuktikannya sekarang,” tandasnya.
Sebelumnya Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana menyebutkan, Danantara menyampaikan dukungan awal berupa komitmen pembiayaan senilai Rp130 triliun, sebagai bagian dari upaya menyediakan likuiditas yang akan diusulkan ke dalam kebijakan KUR oleh Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Dukungan Rp130 triliun ini adalah bentuk eksersis awal dari sisi likuiditas. Tujuannya untuk mendorong desain kebijakan KUR sektor perumahan agar lebih inklusif,” jelas Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana di Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya bersama BP Tapera, Danantara, dan Himbara telah membentuk working group lintas sektor untuk merancang skema teknis, produk pembiayaan, dan kemungkinan penyesuaian regulasi ke depan.
Menurut Budi, KUR di sektor perumahan sudah berjalan untuk sisi penyediaan (supply), terutama melalui pengembang kecil yang membangun rumah skala 5–6 unit, hingga dukungan untuk homestay, rumah kontrakan, dan kos-kosan yang masuk kategori produktif.
“Nah, yang sedang kita bahas adalah kemungkinan skema KUR untuk sisi permintaan (demand), misalnya untuk KPR, renovasi rumah, atau bangun rumah secara mandiri. Ini perlu dikaji karena sifatnya lebih konsumtif,” ungkapnya.
