Bertemu Gubernur DKI Jakarta, Menteri PKP Akan Sosialisasi KUR Perumahan Pertama di Jakarta
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan akan melakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk Pemda di Jakarta.
Adanya KUR Perumahan ini diharapkan mampu mendorong semangat para pengembang dan kontraktor untuk membangun hunian layak dan membantu rakyat miliki rumah layak huni dan berkualitas.
"Saya sudah minta pertama kali sosialisasi KUR Perumahan untuk Pemda dilaksanakan di Jakarta," kata Menteri PKP, Maruarar Sirait usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Kantor Balaikota, Jakarta, Kamis (8/8).
"Kenapa di Jakarta? Saya rasa kontraktor, developer di Jakarta bisa ratusan bahkan ribuan. Kita akan membuat silaturahmi pertama KUR Perumahan di Jakarta. Peraturan Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan sudah kami siapkan juga," terangnya.
Adanya kolaborasi dan kerjasama ini, imbuhnya, merupakan bagian dari kegiatan gotong royong untuk membangun rumah untuk rakyat.
“Kita tunjukkan semangat gotong royong untuk rumah rakyat. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan dukungan luar biasa, BPHTB gratis, PPN gratis, PBG gratis dan juga dipercepat. Ke depan juga kita ada program bersama, yaitu KUR perumahan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan penyaluran KUR Perumahan mencapai Rp 130 triliun.
Program ini merupakan terobosan baru dan mendapatkan dukungan dari berbagai kementerian serta lembaga, termasuk BUMN, Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga terlibat dalam penyaluran KUR Perumahan ini.
Terkait dengan waktu pelaksanaan sosialisasi KUR Perumahan untuk Pemda di Jakarta, Menteri PKP akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI untuk mencari waktu yang tepat.
"Jadi kami tunggu waktunya bagus supaya program itu juga bisa membuat melenting. Membuat dari pengusaha kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Dengan dukungan subsidi bunga. Saya pikir ini program pertama kali sejarah Indonesia ada KUR Perumahan. Jadi ini sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh rakyat Jakarta dan kalangan dunia usaha di Jakarta," tuturnya.
Kolaborasi
Dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri PKP Maruarar Sirait, juga dibahas kerjasama Program Pembangunan Perumahan bagi masyarakat Jakarta, seperti penataan kawasan kumuh, TOD dan Rumah Subsidi Bunga KPR FLPP.
"Banyak sekali program perumahan yang bisa dikolaborasikan antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Maruarar Sirait.
Menteri PKP menjelaskan, kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah terlaksana beberapa waktu lalu.
Beberapa kegiatan antara lain melakukan CSR di Muara Angke yang menjadi kawasan hunian nelayan dan memindahkan masyarakat Jakarta yang ada di bawah jembatan ke Rumah Susun.
"Terimakasih juga Pak Gubernur yang telah membantu pemanfaatan Rumah Susun Pasar Rumput juga Wisma Atlet yang sedang kita renovasi untuk dimanfaatkan kembali sebagai hunian," kata Maruarar.
Gubernur DKI Jakarta, kata Maruarar, juga sudah membantu dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah, yaitu bagaimana BPHTB gratis dan juga PBG gratis dan lebih cepat.
"Kalau nggak salah waktunya hanya 17 menit di Jakarta. Itu suatu pelayanan publik yang sangat bagus Pak Gubernur. 17 menit itu membuktikan pelayanan publiknya sangat baik," kata Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung mengaku senang bisa bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait.
"Saya hari ini bersyukur menerima Menteri PKP yang sudah saya kenal lebih dari 25 tahun Pak Maruarar Sirait. Dan dalam pertemuan tadi, beliau menawarkan berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat, berguna bagi Jakarta berkaitan dengan pemukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, Rumah subsidi bunga, dan sebagainya,” kata Pramono.
Terkait dengan Program KUR Perumahan, katanya, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung dan ingin melaksanakannya sebaik mungkin.
"Kami sangat ingin memanfaatkan itu dan langsung tadi kami buat tim kecil yang dikoordinasikan dari kedua belah pihak. Kami beri waktu dua bulan, mudah-mudahan segera bisa bekerja mengkonkritkan apa yang bisa dikerjakan bersama-sama," kata Pramono.
