Permintaan Maaf, Agen CIA dan Kritikan DPR ke Menkeu Purbaya Usai Viral Tuntutan 17+8
Jakarta - Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru menggantikan Sri Mulyani pada Senin (8/9/2025) lalu.
Namun, pada hari pelantikannya, ia menyampaikan pernyataan yang menuai banyak respons dari masyarakat.
Saat ditanyai terkait tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat, Purbaya berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan suara dari sebagian kecil masyarakat.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9) lalu.
Sontak, hal ini memicu gelombang kritik, termasuk dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (UI).
Juru bicara Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, Diallo Hujanbiru mengatakan keprihatinannya terkait respons Menkeu baru tersebut.
"Sangat disayangkan ya, Presiden Prabowo punya kesempatan untuk mengganti menteri yang sudah diinginkan, Sri Mulyani, dengan orang yang seharusnya bisa merepresentasikan kondisi masyarakat di Kemenkeu. Tapi, baru satu hari dia menjabat sebagai menteri, dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan," kata Diallo kepada wartawan di depan Gedung DPR RI ketika menyampaikan kritiknya dalam demo pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat, Selasa (9/9/2025).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menerima memori jabatan dari Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih 2024-2025 Sri Mulyani dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Ekonomi, Jakarta.
Kritikan juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis.
Ia mengingatkan Purbaya untuk menjaga lisan saat berkomunikasi dengan masyarakat. Dia pun meminta Purbaya tidak arogan dan terkesan sombong.
Cholil mengaku sudah banyak menyaksikan pejabat publik yang kurang bijak dalam berbicara kepada masyarakat. Menurutnya, Purbaya juga kurang arif saat menyampaikan alasan.
"Saya berharap kepada menteri-menteri, khususnya menteri baru ini, seperti Menteri Keuangan, sudah minta maaf, tolong berikutnya dijaga. Karena apa? Masyarakat ini cara menerimanya beda-beda, sehingga komunikasinya jangan terkesan arogan, terkesan mampu sendiri, cukup dari kebijakannya dirasakan oleh kita," kata Cholil Nafis.
Cholil meminta Purbaya sadar diri bahwa menjadi pejabat publik dengan bukan pejabat publik sangat berbeda. Menjadi pejabat publik, menurutnya, akan mendapat banyak sorotan.
"Mungkin, ketika tidak menjadi pejabat dulu, Menteri Keuangan ketika Ketua LPS tidak begitu banyak disorot orang, ngomong apa saja mungkin tidak begitu banyak respons masyarakat," jelas dia.
"Tapi ketika jadi Menteri Keuangan, orang bisa menyoroti dan orang menanggapi, demikian juga kita, yang dari artis, dari masyarakat umum mungkin yang gaya koboi dan seterusnya, ketika belum menjabat apa-apa sebagai masyarakat biasa, mungkin bebas-bebas saja," sambung dia.
Cholil berpendapat, ketika seseorang menjadi pejabat publik, berarti sudah milik rakyat. Artinya, siapa pun bisa mengkritik.
"Tolong, ketika jadi pejabat, dia sudah menjadi milik publik dan publik berhak menyoroti, publik juga berhak untuk menanggapi itu," tegasnya.
Harus sensitif
Dari Senayan, hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron mengingatkan para menteri berbicara sesuai esensi.
"Ya saya kira berbicara yang esensi sajalah. Pejabat publik bicara yang esensi, yang substantif gitu ya," kata Herman yang juga anggota Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Herman mengimbau setiap pernyataan harus bisa menenangkan. Selain itu, pernyataan menteri-menteri harus memberikan harapan bagi masyarakat.
"Bisa betul-betul apa yang diucapkannya sama dengan apa yang dilakukannya. Apa yang menjadi target, yang telah diucapkannya juga, itulah hasil yang dihasilkannya," ujarnya.
Sindir Sri Mulyani agen CIA
Belum reda terkait kritikan tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat, Anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menjadi sorotan dan viral setelah melontarkan unggahan kontroversial.
Yudo Sadewa melalui akun Threads menyindir Sri Mulyani. Dia menyebut ayahnya melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri.
“Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri.”
Pernyataan yang diduga berasal dari akun @yvdos4dewa itu viral setelah diunggah ulang oleh akun publik @seduluranakbangsa pada 9 September 2025.
Tidak hanya dianggap menyinggung menteri sebelumnya, Yudo juga dinilai menyebarkan narasi konspiratif yang tidak berdasar.
Respons publik pun bermunculan. Banyak warganet mengecam sikap Yudo, menyebutnya tidak pantas dan mencerminkan karakter remaja yang belum matang secara emosional maupun sosial.
Minta maaf
Setelah sejumlah ucapannya viral di media sosial, Purbaya lantas mengklarifikasi sehari setelahnya. Permintaan maaf itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan.
"Kemarin kalau ada kesalahan saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi," katanya setelah acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Gedung Kemenkeu, Selasa (9/9/2025).
Purbaya berjanji akan memperbaiki diri untuk lebih berhati-hati saat melontarkan pernyataan ke publik agar tidak menyakiti hati masyarakat, mengingat kini dia telah menempati posisi penting di pemerintahan yaitu Menteri Keuangan, sehingga segala tindak-tanduknya diikuti oleh media dan publik.
"Saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboy. Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di Kemenkeu beda, salah ngomong langsung dipelintir sana sini," kata dia.
Terkait unggahan putranya, yang menyinggung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati viral, Purbaya menegaskan dirinya telah melarang putranya, Yudo Sadewa, untuk tidak lagi bermain media sosial.
Purbaya menilai putranya masih muda dan belum sepenuhnya bijak dalam bermedia sosial.
“Dia (Yudo) enggak ngerti, masih kecil. Sudah saya larang untuk tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil enggak ngerti apa-apa,” kata Purbaya.
17+8 Tuntutan Rakyat
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
- Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
- Publikasikan transparansi anggaran
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
- Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
- Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
- Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
- TNI segera kembali ke barak
- TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
- Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk buruh
- Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.
