Bantuan Pangan Beras Dilanjutkan, Pemerintah Fokus pada Ketepatan Sasaran
Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan peran pemerintah daerah (Pemda) sangat krusial dalam memastikan ketepatan sasaran program bantuan pangan beras yang akan kembali digulirkan pada Oktober dan November 2025.
Menurut Arief, Pemda memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Karena itu, mereka diharapkan dapat melakukan pengecekan ulang daftar penerima bantuan yang bersumber dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Masukan dari pemerintah daerah sangat penting. Jangan sampai beras bantuan justru diterima oleh pihak yang tidak berhak. Koreksi dari daerah akan kami terima sebagai bahan penyesuaian,” kata Arief saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Arief menambahkan, NFA masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan untuk tahap penyaluran berikutnya. “Dalam waktu sekitar seminggu ke depan, kami berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan verifikasi data penerima,” ujarnya.
Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan beras perdana pada Juni–Juli 2025 telah mencapai 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari target 365,5 ribu ton. Namun, beberapa wilayah masih menghadapi kendala geografis yang memperlambat distribusi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memutuskan untuk melanjutkan program ini dengan target 18,27 juta penerima dan anggaran Rp7 triliun. Pemerintah akan melakukan evaluasi kelanjutan program pada Desember 2025.
Arief menegaskan, pengawasan penyaluran juga akan kembali melibatkan Komisi IV DPR RI bersama Perum Bulog. Hal ini dilakukan agar tercipta sistem check and balance yang transparan.
“Program bantuan pangan beras bukan hanya soal distribusi, tapi juga menjaga daya beli masyarakat. Komoditas beras memiliki kontribusi besar terhadap garis kemiskinan, sehingga kualitas dan keterjangkauannya harus terus dijaga,” tutup Arief.
