Pemerintah Tingkatkan Program Makan Bergizi Gratis dengan Ekosistem Pangan Terpadu dan Pengawasan Ketat
Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul insiden keamanan pangan yang terjadi belakangan ini. Program ini dianggap mampu membentuk ekosistem pangan yang ideal, dengan keterpaduan antara produsen, distribusi, dan pengawasan keamanan pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, MBG akan terus dijalankan lebih baik dari hari ke hari. Salah satu strategi yang ditempuh adalah melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai penyerap hasil petani, dengan Bulog sebagai standby buyer, sehingga tercipta rantai pasok yang terhubung dan stabil.
“Kalau harga jatuh di petani, Kopdes Merah Putih yang mengambil. Stok itu bisa disalurkan ke MBG. Jadi program stabilisasi pangan dan intervensi bisa menjadi satu ekosistem yang terintegrasi,” ujar Arief usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Selain itu, NFA masih membahas rencana penyaluran beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingat adanya subsidi pada beras CPP. Arief menekankan, setiap SPPG dapat memanfaatkan berbagai sumber, baik dari Bulog, sumber lokal, maupun pihak swasta, namun keputusan detail terkait subsidi perlu disahkan melalui Rakortas.
Pengawasan keamanan pangan menjadi fokus utama. NFA membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) untuk memantau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebelum diolah di dapur SPPG. NFA juga mengoperasikan mobil laboratorium keliling, dilengkapi rapid test, timbangan analitik, dan alat pendukung lainnya, untuk memeriksa kandungan pestisida atau boraks secara cepat.
“Langkah ini bersifat preventif, memastikan bahan baku pangan aman sebelum sampai ke dapur SPPG,” jelas Arief. Hingga 2024, terdapat 17 unit laboratorium keliling yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dukungannya, dengan membangun check list pengawasan bahan baku pangan yang akan diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap hari, pengecekan kualitas bahan baku akan dilakukan untuk memastikan standar keamanan terpenuhi.
Selain pengawasan, NFA terus mengembangkan program Pasar Pangan Segar Aman (PAS Aman), memperluas laboratorium keliling ke 15 provinsi, serta mendorong adopsi substansi pengawasan pangan ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap program MBG tidak hanya memenuhi target gizi anak, tetapi juga menciptakan ekosistem pangan yang stabil, terintegrasi, dan aman bagi masyarakat.
