Ditjen Bimas Buddha Perkuat Komitmen Digitalisasi Lewat Forum Pengelolaan Data Kemenag
Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama ikut serta dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang digelar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenag, 25–27 September 2025 di Semarang, Jawa Tengah.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin ini diikuti oleh 80 peserta, mulai dari wali data, produsen data unit eselon I, hingga tim data Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Hadir pula Kepala Pusdatin Abdul Rouf dan Kepala Biro Perencanaan Muhammad Iqbal.
Dalam arahannya, Kamaruddin menekankan bahwa transformasi digital merupakan agenda mendesak yang tak bisa ditunda. Ia menegaskan kebijakan Satu Data Kemenag harus mampu menghasilkan data yang sahih, terintegrasi, dan dapat menjadi rujukan kebijakan nasional.
“Ribuan aplikasi yang kita miliki harus dipangkas, divalidasi, dan distandardisasi. Layanan publik perlu disatukan dalam sistem terpadu agar lebih sederhana, transparan, dan akuntabel,” ungkap Kamaruddin.
Ia juga menyampaikan, saat ini Kemenag sedang mengembangkan SuperApp yang menghimpun seluruh layanan publik dalam satu platform digital. Selain itu, penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) serta pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) akan diprioritaskan demi memperkuat keamanan data dan infrastruktur teknologi.
Sejalan dengan itu, Abdul Rouf menyoroti perlunya penyederhanaan aplikasi di lingkungan Kemenag. Dari sekitar 2.259 aplikasi yang tersebar di pusat hingga daerah, menurutnya jumlah tersebut justru membingungkan pengguna. “Kita targetkan hanya 20 aplikasi inti yang akan menjadi pintu layanan, sehingga lebih efektif dan ramah pengguna,” tegasnya.
Ditjen Bimas Buddha menjadi salah satu unit yang aktif menyampaikan dukungan pada forum ini. Melalui koordinasi ini, Bimas Buddha berkomitmen mendukung agenda digitalisasi Kemenag, khususnya dalam standardisasi aplikasi, validasi data, serta tata kelola keamanan informasi yang lebih kuat.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menyatukan langkah seluruh satuan kerja Kemenag untuk mewujudkan layanan publik berbasis digital yang efisien, transparan, dan terpercaya.
