Dari Pagu ke Kinerja, Dirjen Bimas Buddha Tekankan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran
Jakarta - Pengelolaan anggaran bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wujud nyata tanggung jawab dalam melayani umat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 bertema “Dari Pagu ke Aksi, dari Anggaran ke Kinerja” di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dalam arahannya, Dirjen mengajak seluruh jajaran untuk menerjemahkan setiap rupiah dalam pagu anggaran menjadi aktivitas yang berorientasi hasil dan memberi manfaat langsung bagi umat Buddha Indonesia. Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga integritas dan efisiensi di setiap tahap pelaksanaan.
“Kebocoran anggaran bukan hanya soal korupsi, tetapi juga inefisiensi. Setiap langkah yang tidak efektif adalah bentuk pemborosan yang harus dihindari,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh aparat Bimas Buddha wajib mencermati Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam penyusunan program. Dokumen tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan setiap kegiatan memiliki arah yang jelas, sesuai dengan akun anggaran dan Standar Biaya Masukan (SBM) tertinggi.
Lebih jauh, Dirjen meminta agar penyusunan program didasari analisis kinerja yang terukur. Setiap aktivitas harus mencerminkan hasil yang nyata, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Kita harus bergerak dari kegiatan yang hanya menghasilkan output, menuju program yang memberi outcome nyata. Evaluasi ke depan bukan lagi berapa kegiatan kita lakukan, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sistematika dalam penyusunan kegiatan agar setiap rencana memiliki kesinambungan antara aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti para Pembimas, Penyelenggara, Kepala Seksi, hingga Kepala Subdirektorat di lingkungan Ditjen Bimas Buddha. Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran semakin memahami arah kebijakan anggaran pemerintah sekaligus memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi hasil.
